Jumat, 22 Maret 2013
Kamis, 07 Maret 2013
raja ampat mayalibit bay paradise
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat
Bertha Matatar | 2012-06-13 2:27 AM EDT | 4 Comments |
Teluk Mayalibit adalah salah satu dari 7 kawasan konservasi di Kabuapaten Raja Ampat dengan luas mencapai 53.100 ha. Terbentuknya KKPD Teluk Mayalibit ini tidak terlepas dari awal penelitian yang dilakukan oleh The Conservation International Indonesia (CII) Raja Ampat Program dan Nature Conservancy (TNC) serta Universitas Papua (UNIPA) pada tahun 2001 dan 2002 di Bentang Laut Kepala Burung dan lebih khusus di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Teluk Mayalibit (Telma) merupakan salah satu tempat berpotensi (Spag’s Ikan lema) di Kabupaten Raja Ampat. Tidak hanya potensi perikanan saja, tetapi potensi hutan bakau juga tidak kalah pentingnya di kawasan ini, itu sebabnya kawasan ini direkomendasikan untuk perlu dilindungi dan diatur pemanfaatan perikanannya.
Kini kawasan laut Telma harus dikelolah dengan baik untuk menjamin keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati agar menjawab tuntutan hidup masyarakat dari persoalan pangan. Selain potensi ikan lema, ada juga potensi udang eby yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung untuk membuat terasi.
Didalam kawasan Teluk Mayalibit terdapat 11 kampung yang berada dalam 3 distrik yaitu Distrik Teluk Mayalibit, Tiplol Mayalibit dan Distrik Waigeo Timur. 11 Kampung ini meliputi Kampung Yensner, Mumes, Warsambin, Lopintol, Kalitoko, Warimak, Waifoi, Go, Kabilol, Arway dan Beo. Dari 11 kampung ini, ada dua kampung (Warsambin dan Lopintol) yang dikenal sebagai kampung penghasil ikan lema dalam kawasan Teluk Mayalibit. 1 kampung (Waifoi) yang dikenal sebagai kampung penghasil teripang. Dua kampung (Arway dan Beo) sebagai penghasil udang eby. Dan beberapa kampung lainnya juga memiliki sumberdaya laut yang tak kalah penting juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu Udang Lobster dan Teripang.
Jumat, 01 Maret 2013
raja ampat mayalibit bay paradise
Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat
Teluk Mayalibit adalah salah satu dari 7 kawasan konservasi di Kabuapaten Raja Ampat dengan luas mencapai 53.100 ha. Terbentuknya KKPD Teluk Mayalibit ini tidak terlepas dari awal penelitian yang dilakukan oleh The Conservation International Indonesia (CII) Raja Ampat Program dan Nature Conservancy (TNC) serta Universitas Papua (UNIPA) pada tahun 2001 dan 2002 di Bentang Laut Kepala Burung dan lebih khusus di Perairan Kepulauan Raja Ampat.
Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa Teluk Mayalibit (Telma) merupakan salah satu tempat berpotensi (Spag’s Ikan lema) di Kabupaten Raja Ampat. Tidak hanya potensi perikanan saja, tetapi potensi hutan bakau juga tidak kalah pentingnya di kawasan ini, itu sebabnya kawasan ini direkomendasikan untuk perlu dilindungi dan diatur pemanfaatan perikanannya.
Kini kawasan laut Telma harus dikelolah dengan baik untuk menjamin keberlangsungan hidup keanekaragaman hayati agar menjawab tuntutan hidup masyarakat dari persoalan pangan. Selain potensi ikan lema, ada juga potensi udang eby yang dimanfaatkan oleh masyarakat kampung untuk membuat terasi.
Didalam kawasan Teluk Mayalibit terdapat 11 kampung yang berada dalam 3 distrik yaitu Distrik Teluk Mayalibit, Tiplol Mayalibit dan Distrik Waigeo Timur. 11 Kampung ini meliputi Kampung Yensner, Mumes, Warsambin, Lopintol, Kalitoko, Warimak, Waifoi, Go, Kabilol, Arway dan Beo. Dari 11 kampung ini, ada dua kampung (Warsambin dan Lopintol) yang dikenal sebagai kampung penghasil ikan lema dalam kawasan Teluk Mayalibit. 1 kampung (Waifoi) yang dikenal sebagai kampung penghasil teripang. Dua kampung (Arway dan Beo) sebagai penghasil udang eby. Dan beberapa kampung lainnya juga memiliki sumberdaya laut yang tak kalah penting juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu Udang Lobster dan Teripang.
raja ampat mayalibit bay paradise
KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH
Seorang nelayan dan anaknya mendayung perahu di KKLD Raja Ampat
© CI, David Doubilet
Konservasi Bermula dari Daerah
Oleh Fachruddin Mangunjaya
Langit sangat cerah di Raja Ampat. Ada aroma sukacita dan meriah, ketika 12 Mei 2007 lalu rombongan dari Jakarta datang berbondong-bondong ke Kabupaten yang terletak di bagian barat Kepala Burung Pulau Papua itu. Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Direktur Konservasi Laut, Yaya Mulyana beserta staff, beberapa Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Conservation International dan The Nature Conservancy (TNC) juga hadir dalam acara yang di elu-elukan oleh ribuan masyarakat di Pulau Waisai itu. Mereka hadir dalam rangka meresmikan tujuh buah Kawasan Konserasi Laut Daerah (KKLD) di Kabupaten Raja Ampat.
Total kawasan laut yang dideklarasikan adalah 900.000 ha, yang terdiri dari enam kawasan yang secara resmi dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi.
Prosesi ini, merupakan puncak dari rintisan yang telah lama menjadi cita-cita para pihak di Raja Ampat, empat tahun sebelumnya, Deklarasi Tomolol tahun 2003. (lihat:TROPIKA Januari-Maret 2004), mengamanahkan sebuah strategi konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.
PELAJARI JUGA: Deklarasi Tomolol
Tentu saja, tidak serta merta mendeklarasikan kawasan ini menjadi sebuah kawasan konservasi laut yang tidak dikenal dimana garis dan tempatnya. Keinginan masyarakat untuk melindungi kawasan lautnya supaya terus dapat lestari dimulai dengan upacara pengukuhan secara adat di empat kampung: Kampung Waifoi, Selpele, Pulau Wayang dan P Sayang, dari tanggal 17 hingga 19 November 2006.
Setelah itu para pemangku adat menyerahkan mandat ini kepada Bupati Marcus Wanma pada bulan Desember 2006, dalam sebuah prosesi yang dikepalai oleh para ketua adat setempat. Saat itu perwakilan adat dari empat pulau besar di Raja Ampat hadir mengikuti prosesi adat yaitu: Fery Fatot dari P. Misool, Abdullah Umalelen dari P. Salawati, Konstan Mambrasar dari Kofiau, Zailan Kaapa dari Teluk Mayalibit (mewakili P. Waigeo), Mandat adat ini juga disetujui oleh dua institusi adat Raja Ampat yaitu Ketua Dewan Adat Suku Maya, Tuan Yohanes Arampele dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat, Fun Kalana Taher Arfan.
Selain disaksikan oleh beberapa tokoh adat dari beberapa tempat yang akan dijadikan KKLD. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat, Marcus Wanma, yang kemudian menandatangani prasasti untuk tujuh KKLD yaitu Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan, Wayag - Sayang, Teluk Mayalibit, Selat Dampier dan Kepulauan Ayau-Asia.
Barulah, gong secara nasional untuk memberikan pengakuan terhadap KKLD yang telah mendapatkan restu dari tingkat akar rumput itu kemudian diresmikan oleh Menteri Freddy Numbery pada 12 Mei 2007 lalu.
Ketut Sarjana Putra, Direktur Marine CI Indonesia, mengatakan bahwa langkah ini hanya merupakan titik awal. "Kita berharap kalau sudah ada deklarasi seperti ini, masyarakat dan daerah mempunyai kekuatan hukum untuk mendirikan dan merawat kawasan konservasi ini," ujarnya. Selain itu Ketut juga berharap, tindakan ini diikuti dengan komitmen secara politik untuk menyediakan kapasitas pengelolaan disana, termasuk KKLD yang lain.
Sebagaimana diakui oleh Bupati Wanma saat menandatangani deklarasi KKLD, langkah untuk melestarikan kawasan laut ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perairan Raja Ampat. Hal ini, menurutnya perlu dibuat mengingat hampir 80 % dari luas Raja Ampat seluruhnya terdiri dari laut. Lebih jauh lagi, sesungguhnya terpatri harapan agar KKLD dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang buat masyarakat Raja Ampat. Bupati Marcus Wanma mengatakan bahwa Pemda Raja Ampat menargetkan 30 % dari luas lautnya akan dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Dalam sambutannya, Freddy Numberi mengingatkan, agar sebagai kabupaten yang berbasis kelautan, dapat memanfaatkan kekayaan alam itu secara lestari. Karenanya dia mendorong kawasan pelestarian laut ini sebagai modal bagi kabupaten bahari. "Harus buat (kawasan konservasi laut-red). Dan tak usah takut, negara-negara dunia sedang mencari dimana negara-negara yang berbagi dalam menyelamatkan bumi," katanya mengingatkan. Freddy sadar betul bahwa kawasan Raja Ampat dengan kekayaan lautnya sekarang ini tengah menarik perhatian dunia. Jaringan Konservasi Laut
Seperti digaris bawahi oleh Ketut Sarjana Putra, dari sisi konservasi laut ini diharapkan dapat dibangun suatu jaringan kawasan konservasi laut dengan memasukkan jaringan kawasan kawasan konservasiâ€"termasuk KKLD. Alasannya, karena dengan jaringan tersebut lah tujuan konservasi yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati dapat dengan mudah dijembatani. "Jaringan akan mampu mengkonservasi keanekaragaman hayati dan juga fungsi ekosistemnya" ujarnya. Ketut membuat permisalan sederhanannya jika beberapa jenis ikan, ternyata diketahui bertelur di satu KKLD, kemungkinan besar ikan ini justru tumbuh atau berkembang menjadi dewasa di KKLD lain. "Jadi sebenarnya fungsi-fungsi dari KKLD akan berbeda-beda," papar Ketut.
Selain itu, dalam sambutan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan penduduk di Raja Ampat, Menteri Kelautan dan Perikanan berharap agar pemanfaatan potensi kelautan di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, katanya, bangsa ini memerlukan perubahan paradigma berpikir dengan menoleh dan membangun tata ruang laut, disebabkan negara ini adalah negara bahari: "Tata ruang harus mulai dari laut dan bukan dari darat." Menurutnya, dalam sistem tata ruang kelautan ini perlu adanya pembagian wilayah peruntukan di laut sebagaimana yang ada di daratan sehingga hasil tangkapan meningkat dan berkelanjutan.
Dalam menata ruang kelautan itulah, Menteri Freddy Numberi, menyambut baik aspirasi pemerintah dan masyarakat Raja Ampat untuk membentuk kawasan konservasi laut daerah. "Di laut ini kita berusaha membuat konservasi. Targetnya tahun 2009-2010, kawasan konservasi laut di Indonesia mencapai 10 juta ha dan tahun 2020, mencapai 20 juta ha" katanya tegas. Saat ini, menurut Freddy Numberi, Indonesia baru mencapai memiliki kawasan konservasi laut seluas 8,5 juta ha, itu pun sudah termasuk Raja Ampat.
Langit sangat cerah di Raja Ampat. Ada aroma sukacita dan meriah, ketika 12 Mei 2007 lalu rombongan dari Jakarta datang berbondong-bondong ke Kabupaten yang terletak di bagian barat Kepala Burung Pulau Papua itu. Mereka terdiri dari Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, Direktur Konservasi Laut, Yaya Mulyana beserta staff, beberapa Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Conservation International dan The Nature Conservancy (TNC) juga hadir dalam acara yang di elu-elukan oleh ribuan masyarakat di Pulau Waisai itu. Mereka hadir dalam rangka meresmikan tujuh buah Kawasan Konserasi Laut Daerah (KKLD) di Kabupaten Raja Ampat.
Total kawasan laut yang dideklarasikan adalah 900.000 ha, yang terdiri dari enam kawasan yang secara resmi dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (DKP) Freddy Numberi.
Prosesi ini, merupakan puncak dari rintisan yang telah lama menjadi cita-cita para pihak di Raja Ampat, empat tahun sebelumnya, Deklarasi Tomolol tahun 2003. (lihat:TROPIKA Januari-Maret 2004), mengamanahkan sebuah strategi konservasi dengan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan.
PELAJARI JUGA: Deklarasi Tomolol
Tentu saja, tidak serta merta mendeklarasikan kawasan ini menjadi sebuah kawasan konservasi laut yang tidak dikenal dimana garis dan tempatnya. Keinginan masyarakat untuk melindungi kawasan lautnya supaya terus dapat lestari dimulai dengan upacara pengukuhan secara adat di empat kampung: Kampung Waifoi, Selpele, Pulau Wayang dan P Sayang, dari tanggal 17 hingga 19 November 2006.
Setelah itu para pemangku adat menyerahkan mandat ini kepada Bupati Marcus Wanma pada bulan Desember 2006, dalam sebuah prosesi yang dikepalai oleh para ketua adat setempat. Saat itu perwakilan adat dari empat pulau besar di Raja Ampat hadir mengikuti prosesi adat yaitu: Fery Fatot dari P. Misool, Abdullah Umalelen dari P. Salawati, Konstan Mambrasar dari Kofiau, Zailan Kaapa dari Teluk Mayalibit (mewakili P. Waigeo), Mandat adat ini juga disetujui oleh dua institusi adat Raja Ampat yaitu Ketua Dewan Adat Suku Maya, Tuan Yohanes Arampele dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kalanafat, Fun Kalana Taher Arfan.
Selain disaksikan oleh beberapa tokoh adat dari beberapa tempat yang akan dijadikan KKLD. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Raja Ampat, Marcus Wanma, yang kemudian menandatangani prasasti untuk tujuh KKLD yaitu Kofiau-Boo, Misool Timur Selatan, Wayag - Sayang, Teluk Mayalibit, Selat Dampier dan Kepulauan Ayau-Asia.
Barulah, gong secara nasional untuk memberikan pengakuan terhadap KKLD yang telah mendapatkan restu dari tingkat akar rumput itu kemudian diresmikan oleh Menteri Freddy Numbery pada 12 Mei 2007 lalu.
Ketut Sarjana Putra, Direktur Marine CI Indonesia, mengatakan bahwa langkah ini hanya merupakan titik awal. "Kita berharap kalau sudah ada deklarasi seperti ini, masyarakat dan daerah mempunyai kekuatan hukum untuk mendirikan dan merawat kawasan konservasi ini," ujarnya. Selain itu Ketut juga berharap, tindakan ini diikuti dengan komitmen secara politik untuk menyediakan kapasitas pengelolaan disana, termasuk KKLD yang lain.
Sebagaimana diakui oleh Bupati Wanma saat menandatangani deklarasi KKLD, langkah untuk melestarikan kawasan laut ini merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perairan Raja Ampat. Hal ini, menurutnya perlu dibuat mengingat hampir 80 % dari luas Raja Ampat seluruhnya terdiri dari laut. Lebih jauh lagi, sesungguhnya terpatri harapan agar KKLD dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka panjang buat masyarakat Raja Ampat. Bupati Marcus Wanma mengatakan bahwa Pemda Raja Ampat menargetkan 30 % dari luas lautnya akan dijadikan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah.
Dalam sambutannya, Freddy Numberi mengingatkan, agar sebagai kabupaten yang berbasis kelautan, dapat memanfaatkan kekayaan alam itu secara lestari. Karenanya dia mendorong kawasan pelestarian laut ini sebagai modal bagi kabupaten bahari. "Harus buat (kawasan konservasi laut-red). Dan tak usah takut, negara-negara dunia sedang mencari dimana negara-negara yang berbagi dalam menyelamatkan bumi," katanya mengingatkan. Freddy sadar betul bahwa kawasan Raja Ampat dengan kekayaan lautnya sekarang ini tengah menarik perhatian dunia. Jaringan Konservasi Laut
Seperti digaris bawahi oleh Ketut Sarjana Putra, dari sisi konservasi laut ini diharapkan dapat dibangun suatu jaringan kawasan konservasi laut dengan memasukkan jaringan kawasan kawasan konservasiâ€"termasuk KKLD. Alasannya, karena dengan jaringan tersebut lah tujuan konservasi yang ingin melestarikan keanekaragaman hayati dapat dengan mudah dijembatani. "Jaringan akan mampu mengkonservasi keanekaragaman hayati dan juga fungsi ekosistemnya" ujarnya. Ketut membuat permisalan sederhanannya jika beberapa jenis ikan, ternyata diketahui bertelur di satu KKLD, kemungkinan besar ikan ini justru tumbuh atau berkembang menjadi dewasa di KKLD lain. "Jadi sebenarnya fungsi-fungsi dari KKLD akan berbeda-beda," papar Ketut.
Selain itu, dalam sambutan yang dihadiri oleh ribuan masyarakat dan penduduk di Raja Ampat, Menteri Kelautan dan Perikanan berharap agar pemanfaatan potensi kelautan di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik. Untuk itu, katanya, bangsa ini memerlukan perubahan paradigma berpikir dengan menoleh dan membangun tata ruang laut, disebabkan negara ini adalah negara bahari: "Tata ruang harus mulai dari laut dan bukan dari darat." Menurutnya, dalam sistem tata ruang kelautan ini perlu adanya pembagian wilayah peruntukan di laut sebagaimana yang ada di daratan sehingga hasil tangkapan meningkat dan berkelanjutan.
Dalam menata ruang kelautan itulah, Menteri Freddy Numberi, menyambut baik aspirasi pemerintah dan masyarakat Raja Ampat untuk membentuk kawasan konservasi laut daerah. "Di laut ini kita berusaha membuat konservasi. Targetnya tahun 2009-2010, kawasan konservasi laut di Indonesia mencapai 10 juta ha dan tahun 2020, mencapai 20 juta ha" katanya tegas. Saat ini, menurut Freddy Numberi, Indonesia baru mencapai memiliki kawasan konservasi laut seluas 8,5 juta ha, itu pun sudah termasuk Raja Ampat.
raja ampat mayalibit bay paradise
Kearifan Lokal, Kunci Keberlangsungan Ekosistem Teluk Mayalibit
Warga lokal tidak lagi menggunakan metode bom dan racun untuk menangkap ikan, tapi dengan metode sederhana menyerok ikan.
Lanskap Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. (Zika Zakiya/NGI)
Teluk itu begitu teduh saat kami tandangi, Kamis (4/10). Air laut jernih, bagaikan kaca, memperlihatkan kekayaan flora dan fauna di dalamnya. Hanya sesaat kami bersandar dengan speed boat, ikan dengan baluran berbagai warna dan jenis, mengerubung.
Spontan, kami mencari camilan roti di dalam tas masing-masing. Sedikit demi sedikit potongannya kami berikan pada ikan-ikan penghuni Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
Menurut Abraham Gaman, petugas Conservation International (CI) Indonesia, kekayaan laut Teluk Mayalibit tidaklah sebesar itu pada tahun 2006. "Wilayah ini dulu dibombardir dengan bom, potasium, untuk menangkap ikan," ujar Abraham.
Barulah pada tahun 2008 dibangun dermaga dan kantor kerja CI. Perlahan demi perlahan, Teluk Mayalibit yang terbagi menjadi sepuluh desa/kelurahan, tumbuh menjadi wilayah utama pertumbuhan ikan kembung.
Pengunjung yang singgah di Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, diminta mengisi papan berisi tanda tangan dan kesan mereka terhadap lingkungan laut setempat. (Zika Zakiya/NGI)
Kantor sederhana yang hanya terbuat dari papan triplek itu juga berhasil membangun kegiatan pengawasan bersama masyarakat. Warga lokal Teluk Mayalibit kini tidak lagi menggunakan metode bom dan racun untuk menangkap ikan. Melainkan dengan metode tradisional yang biasanya dilakukan malam hari.
"Di malam bukan malam purnama, warga membawa lampu kecil, diletakkan di air. Ikan yang menghampiri lampu tersebut, tinggal diserok menggunakan alat khusus," cerita Abraham lagi.
Kearifan lokal ini dan sistem sasi, sangat membantu keberlangsungan ekosistem di Teluk Mayalibit --yang merupakan bagian dari Bentang Laut Kepala Burung Papua. Sasi merupakan tradisi tua di Papua, mekanisme ini memungkinkan masyarakat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
"Bentang Laut Kepala Burung Papua sangatlah terkenal. Kita harus pikirkan aspek keberlanjutannya," tambah Alberth Nebore, Raja Ampat Senior Coridor Manajer CI Indonesia.
Langganan:
Postingan (Atom)